Launching IIF

Tata Ruang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang nasional, sehingga terkait hal tersebut telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melalui Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 dan Menko Perekonomian sebagai Ketua BKPRN. Salah satu tugas BKPRN adalah sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya.

for detail…

Kajian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Tahun 2007

Kajian kebijakan pengembangan infrastruktur dalam peningkatan daya saing kawasan dilakukan pada tahun 2007. Studi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam meningkatkan pemerataan daya saing wilayah dan pada akhirnya meningkatkan daya saing secara nasional.

for detail…

Kajian Kebijakan Transportasi Multimoda Pada Hari Libur Nasional Tahun 2008

Budaya Mudik menjadi hal yang menarik di Indonesia disamping juga menimbulkan permasalahan yang sama tiap tahunnya yaitu melonjaknya arus lalu lintas kendaraan bermotor maupun angkutan lainnya yaitu angkutan laut dan kereta api. Berkaitan hal ini Kedeputian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melakukan kajian untuk untuk merumuskan kebijakan transportasi secara multimoda untuk mengatasi permasalahan transportasi dan dampak ekonominya pada hari-hari libur besar nasional.

for detail…

POLICYBRIEF : URGENSI PAKET KEBIJAKAN DAN PROGRAM KOMPREHENSIF DALAM PENGHEMATAN BBM TRANSPORTASI TPEKTN 2008

Policy Brief ini juga merupakan Rekomendasi dari Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Transportasi Nasional berkaitan dengan penghematan bbm transportasi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan memerlukan langkah koordinasi dari setiap pemangku kepentingan transportasi.

for detail…

Kondisi Terkini Telematika di Saat Krisis

Hasil investigasi terhadap para operator Telekomunikasi menunjukan bahwa jasa telekomunikasi termasuk salah satu jasa di bidang infrastruktur yang belum terlalu terpengaruh oleh situasi krisis finansial. Pertumbungan Minutes of  Usage (MOU) masih memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan hingga akhir 2008. Jika dibandingkan dengan total MOU tahun 2007, maka tahun 2008 memberikan peningkatan hingga mencapai 4 kali lipat.

for detail….

Buku “Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur”

Public Service Obligation (PSO) dan subsidi memiliki arti penting dalam perekonomian
nasional. Dalam Tahun Anggaran 2006, sekitar Rp 100,0 triliun atau sekitar 20% dari
APBN digunakan untuk membiayai kegiatan PSO dan penyaluran subsidi. Pelaksanaan
kedua instrumen ini menjadi strategis karena dapat digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan, disamping sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan dunia usaha, yang pada gilirannya juga berarti menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial.

for detail…